 Kamis, 16 Oktober 2014, tulisan saya berjudul "Negara Terbelah Dua" dimuat di harian ini. Dua hari berselang harian ini memuat tulisan sahabat saya Toba Sastrawan Manik, berjudul "AdaRakyat Antara KIH dan KMP". Beliau coba mengkritik kekhawatiran saya terhadap konstelasi dan dinamikan politik yang menghadirkan polarisasi antara dua kutup perpolitikan Indonesia kini. |
| Terima Kasih atas kritikan Saudara Toba Sastrawan Manik, tapi di sini saya ingin memberikan jawaban atas kritikan itu sehingga pemahaman kita melihat kondisi perpolitikan negeri tidak parsial. Saya sedikit mengutip tulisan beliau: Jika kita mencontoh Amerika Serikat yang menjadi ibu praktik demokrasi dunia, dalam hal legislasi misalnya, memberikan batasan tegas antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembuatan undang-undang. Di sana, pembuatan undang-undang mutlak menjadi domain legislatif antara DPR (house of representatives) dan senat (dalam konteks Indonesia DPD). Sedangkan presiden hanya bisa menerima undang-undang atau menolaknya dan penolakan tersebut bisa ditolak lagi oleh legislatif lewat persetujuan 2/3 suara. Meskipun memang ada permasalahan dan perselisihan dalam pemerintahan, setidaknya merupakan bagian dari eksistensi keberadaan lembaga lain yang mestinya layak dihormati. Nyatanya kehidupan dan sistem pemerintahan Amerika jauh lebih baik dan membangun ketimbang Indonesia. Memang negara-negara maju seperi Amerika hanya punya dua arus utama perpolitikan, satu menjalankan pemerintah dan satu mengawasinya. Tapi perlu dicatat, negara-negara maju seperti Amerika pemahaman dan kedewasaan dalam berpolitik sudah cukup mumpuni. Kepentingan pribadi dan kelompok bisa dipinggirkan karena tingkat kesejahteraan elite politik sudah di atas rata-rata, urusan perut tidak lagi dijadikan dewa. Silakan bandingkan kedewasaan perpolitikan kita dengan negara Paman Sam tersebut. Satu lagi, agaknya Saudara Toba Sastrawan Manik lupa, 1 Oktober 2013 Amerika pernah mengalami shutdown (pemberhetian sementara penyelenggaraan negara: bubar sementara). Perekonomian negera Paman Sam saat itu hampir lumpuh dan berimbas goyahnya perekonomian dunia, pemberhentian sementara karyawan secara besar-besaran terjadi waktu itu. Beruntung perekonomian Amerika memiliki fondasi yang kuat sehingga efek shutdown bisa diatasi. Terjadinya shutdown ditenggarai karena adanya perang politik antara presiden Amerika dengan anggota senator. Dengan adanya shutdown itu, masihkah kita bisa menyamakan kondisi perpolitikan Indonesia dengan Amerika? Perlu pemahaman mendalam untuk membandingkan dua negara yang beda secara keseluruhan. Terlalu congkak kiranya ketika kita ingin mencontoh Amerika yang sudah kuat secara mental politik dan perekomian. Polarisasi antara KIH dan KMP saja sudah membuat investor angkat kaki dari Indonesia, harga saham dan rupiah sangat lemah. Jika kondisinya terus begini, bukankah rakyat akan menderita? Betul memang ada rakyat antara KIH dan KMP, tapi jika kegaduhan tidak segera diatasi rakyat akan terjepit. Sekali lagi saya tekankan, memang negara maju memiliki dua pendulum politik yang senantiasa saling mengisi satu sama lain, tapi negara maju sudah memiliki kesiapan diri akan efek dari hal itu. Indonesia dalam sejarahnya baru mengalami hal seperti ini, sehingga wajar saja kerisauan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, pembahasan mengenai polarisasi KIH dan KMP saya sudahi. Saya akan membahas rakyat. Saudara Toba Sastrawan Manik mengatakan: Tidak bisa dilupakan, sebuah negara demokrasi secara politik tidak hanya ditentukan percaturan politik legislatif dan eksekutif. Ada grass root, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan sejatinya people power diperlukan hanya manakala terjadi kebuntuan di antara kedua lembaga. Jika memang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pemerintahan baru nanti, maka people power akan kembali menunjukkan taringnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Hendaknya, rakyat tidak perlu berbicara seperti pengalaman sebelumnya. Kepercayaan dan pikiran positif dalam politik tidak seharusnya dipandang negatif, tidak perlu pula terlalu takut dan gundah dengan adanya perubahan-perubahan. People power bisa terjadi jika seluruh lapisan masyarakat satu suara seperti menjatuhkan Orde Lama dan Orde Baru. Kini masyarakat juga terbagi menjadi dua kubu yakni simpatisan KIH dan KMP (tulisan saya menyuarakan kerisauan simpatisan KIH), sehingga agak riskan jika mengharapkan people power. Selain itu, terjadinya people power butuh waktu lama. Dalam perjalanan waktu itu siapakah yang tersiksa, yang terjepit? Pastilah rakyat. Jadi kerisuan ini perlu dipertegas, people power adalah pilihan terakhir. Seperti yang saya kemukakan di tulisan saya "negara terbelah dua", diperlukan kedewasaan politik untuk mengakomodasi politik dua kubu ini. Perlu diantisipasi kemungkinan yang buruk, bukan dengan ancaman people power yang merugikan perekonomian negara dan rakyat. Kedewasaan berpolitik adalah jawaban untuk mengakomodir paradigma berpolitik baru, bukan dengan ancaman people power yang merugikan. |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar