Baru-baru ini kota Medan mendapatkan penghargaan
Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan. Kota Medan dirasa telah
berhasil dalam mewujudkan budaya keamanan yang diikuti dengan meningkatnya
keselamatan berlalu lintas serta meningkatnya kinerja penyelenggaraan
transpotasi perkotaan. Sebuah penghargaan yang bergengsi yang membuat citra
kota Medan semakin baik jika di bandingkan dengan kota-kota lain.
Tapi menurut penulis
sendiri penghargaan ini tak pantas diberikan kepada kota Medan, pasalnya
penilaian yang diberikan Kementerian Perhubungan terkait kemanan, keselamatan
berlalu lintas, meningkatnya kinerja penyelenggaraan transpotasi tidak terlihat
di kota ini. Perihal keamanan kota ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan.
Lihat saja di surat kabar kriminal hampir setiap hari ada saja tindakan
kriminal terjadi di kota ini, bahkan untuk beberapa kasus masih belum terungkap
pelakunya. Tindakan kriminal yang seperti perampokan adalah tindakan kriminal
yang paling akrab dengan kota ini, jika sudah begini keamanan yang bagaimana
yang dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai peningkatan budaya aman?.
Perihal transpotasi dan
tata kota sebagai acuan pemberian penghargaan WTN yang diterima kota Medan
sekiranya juga tidak berbukti telah mengalami peningkatan. Jalan-jalan di kota
Medan masih akrab dengan kemacetan. Hampir semua jalan di kota Medan macet.
Memang ada jalan yang sepi dan jauh dari kemacetan seperti Jalan Sudirman dan
Jalan Dipenogoro., itupun karena volume kendaraannya sedikit. Apakah hanya dua
jalan ini yang mewakili kota Medan memenangkan penghargaan yang cukup bergengsi
tersebut?.
Masalah
dan Solusi
Kesemerawutan kota ini
sudah mencapai tingakatan yang cukup parah. Salah satu penyebab hal ini adalah
perihal parkir yang sembarangan dan disfungsi trotoar. Parkir sembarangan ini
sampai berlapis-lapis yang akhirnya memakan seperempat sampai setengah bagian
jalan sehingga lalu lintas menjadi terhambat lalu timbullah kemacetan.
Tapi bukan orang yang
memarkirkan kendaraannya yang salah tapi pemerintah kota Medan yang seharusnya
di salahkan terkait hal ini. Pembangunan gedung-gedung bertingkat terus
digalakan tapi perihal tempat parkir seakan dilupakan. Seharusnya untuk kota
sekelas Medan sudah ada parkir khusus sehingga jalan tidak lagi dijadikan
tempat parkir pengendara yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
Perihal disfungsi trotoar juga merupakan salah satu
masalah yang tak kunjung mendapatkan solusi. Trotoar diartikan sebagai tepi
jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang diguanakan sebagai
tempat orang berjalan kaki, tapi arti tinggalah arti kini tempat pejalan kaki
itu hampir musnah. Trotoar kini dijadikan tempat berjualan oleh sebagian orang.
Pejalan kaki harus mengalah dan turun dari trotoar dan berjalan di aspal yang tempat
kendaraan berlalu-lalang sehingga cenderung membahayakan pejalan kaki.
Bayangkan jika ada turis asing berkunjug ke kota
ini, mungkin ia akan bingung saat berjalan kaki karena trotoarnya telah diisi
warung-warung tempat orang menjajakan jualannya, kalaupun ada trotoar yang
tidak dijadikan tempat menjajakan jualan trotoarnya telah berlubang dan tidak
bisa dijadikan tempat mendirikan warung untuk berjualan. Tak jarang penulis
melihat Satpol PP kota Medan menertibkan pedagang bandel yang berjualan di
trotoar, tapi hari ini ditertibkan esok berjualannya lagi. Pantas sajalah
pedagang itu bandel dan nekat berjualan di trotoar meskipun harus
“kucing-kucingan” dengan pihak yang berwenang, pasalnya tindakan penertiban ini
tidak diikuti solusi kemana mereka harus pindah jualan. Ini seperti menzhalimi
orang lemah. Silahkan diertibkan tapi harus diikuti solusi yang cerdas.
Agaknya pemko Medan harus mencotoh kebijakan cerdas
dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung yang menindak tegas pelanggar seperti parkir sembarangan dan berjualan
di trotoar dengan menyediakan tempat strategi untuk mereka parkir dan berjualan,
sehingga dalam hal ini terwujud simbiosis mutualisme (hubungan saling
menguntungkan) antara pemerintah kota dengan warganya.
Kalau untuk mewujudkan hal ini terkendala lahan,
maka sudah sepatutnya pemkot Medan meninjau kembali bangunan-bangunan yang
tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan berdiri di tanah pemkot sehingga dapat
merubahnya menjadi lahan parkir khusus atau tempat pedagang berjualan sehingga
masalah yang penulis tuliskan dapat diatasi.
Penulis menuliskan ini bukan berarti tidak
mensyukuri atau senang atas penghargaan yang diterima kota Medan tercinta, tapi
alangkah indah dan bangganya jikalau penghargaan ini berbanding lurus dengan
kenyataan yang ada. Sehingga penghargaan itu jauh lebih bermakna dan menjadi
sebuah kebanggaan bagi warga kota Medan.
Semoga dengan adanya tulisan ini kota Medan dapat
lebih berbenah menjadi kota idaman, sehingga jikalau kota ini mendapatkan
penghargaan seperti ini lagi maka warganya akan senang dan bersyukur karena
penghargaan berbanding lurus dengan kenyataan.
0 komentar:
Posting Komentar